Berikutdasar hukum yang melandasi terbentuknya lembaga peradilan di Indonesia, merujuk pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 1. Pancasila sila kelima, yang berbunyi: ADVERTISEMENT. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab IX ayat (2) dan (3) yang berbunyi:
Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ada empat lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia yakni Kepolisian, Mahkamah Konstitusi MK, Mahkamah Agung MA, dan Pengadilan Militer. Kepolisian memiliki peran dalam penangkapan, penyitaan dan penyidikan kepada masyarakat yang tidak taat hukum. Lembaga ini juga bertanggungjawab rutin melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan oleh Kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Terutama dalam kasus persengketaan yang memang belum ada yurisprudensinya. Gedung Mahkamah Agung. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanBerbeda dengan itu, Mahkamah Agung berperan dalam mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga memiliki hak memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan grasi dan yang terakhir adalah Pengadilan Militer. Lembaga ini dibentuk atas pertimbangan keamanan negara. Ada tingkatakan dalam lembaga ini, yaitu Peradilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM dan Peradilan Militer tingkat B berada di kota tempat KOREM. 4Lembaga Penegak Hukum dan Fungsinya. written by nurlaili nurlaili September 11, 2016. Dalam pembelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal berbagai bentuk lembaga di Indonesia. Mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Untuk menjamin keadilan hukum yang berlaku di Indonesia. SUDUT HUKUM Lembaga – lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di Indonesia MA adalah lembaga Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan pengadilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah atau pengaruh – pengauruh lain. Susunam MA terdiri dari Pimpinan, Hakikm Anggota hakim agung panitera dan seorang sekretaris. MA berwenang memeriksa dan memutuskan Sengketa tenyang kewenangan mengadili. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hokum yang tetap. 2. Mahkamah Konstitusi MK MK adalah salah satu badan negara yang melakukan kekuassan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan kedilan. Kedudukan MK adalah di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Wewenang MK menurut UU No. 24 Tahun 2003 adalah 1. Menguji Undang – Undang terhadap undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenagan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonsia Tahun 1945 3. Memutus pembubaran partai politik 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Prtesiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Prinsip dari kewenangan Makamah Konstitusi adalah cheks and balances yang menempatkan semua lembaga dalam kedudukan setara. 3. Komisi Yudisial KY Tujuan dari pembentukan komisi Yudiasial adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum dan lainya yang mandiri, bebeas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain, KY berkedudukan di Ibu Kota Negara RI. Wewenang Komisi Yudisial adalah 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR 2. Menegakkan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim diseluruh lingkungan peradilan. KY mempunyai tugas melekukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Tugas pengawasan tersebut meliputi a. Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku hakim. c. Memeriksa pelanggaran perilaku hakim yang diduga melangggar kode etik perilaku hakim. d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada MA dan / MK yang terdasar disampaikan kepada presiden dan DPR. Peradilan umum adalah salah satu pelaku penguasaan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan sebagai berikut Pengadilan negeri kedudukanya di kota madya atau di ibu kota kabupaten, adapun susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita,. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingakat pertama. Merupakan pengadilan tinggi banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah yang hukumnya meliputi wilayah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi meliputi Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah 1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. 2. Mengadili di tingkat pertama terahkir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di wilayah hukumnya. 3. Menjaga jalanya pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah bil;a diminta. 5. Tugas atau kewenangan berdasarkan undang – undang. Ketua Pengadilan juga bertugas mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakm, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumya. Yang dimaksud Peradilan Agama adalah pengadilan agama Islam. Pengadilan Agama terdapat di setiap ibu kota Kabupaten. Pengadilan TInggi Agama berkedudukan di setiap ibu kota Propinsi. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Sedangkan susunan PENGADILAN Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Kewarisan,wasiat dan hibah yang di lakukan berdasarkan hokum Islam Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama adalah Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Dalam peradilan militer pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkata Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentinga penyelenggara pertahanan keamanan Negara. 7. Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha negara antara orang /badan hukum perdata dengan badan / pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah. Dan yang dimaksud dengan tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun tata usaha Negara.Mudahmudahan 15 Soal Essay dan Pilihan Ganda Perlindungan dan Penegakan Hukum Beserta Jawaban ini memberikan manfaat yang banyak. Soal Essay dan Jawaban Perlindungan dan Penegakan Hukum. Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lemabaga penegak hukum lainya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, makaAparat penegak hukum ada lima, yakni kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Berikut tugas dan penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya aparat penegak hukum, Drs. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya UU Advokat, pilar penegak hukum pun advokat sebagai salah satu penegak hukum membuat istilah empat pilar berubah menjadi lima pilar penegak hukum. Adapun kelima pilar penegak hukum inilah yang dikenal sebagai aparat penegak demikian, menjawab siapa saja lembaga penegak hukum di Indonesia? Dapat diterangkan bahwa aparat penegak hukum ada lima, yakni kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan jugaRegenerasi Pimpinan Organisasi Profesi Penegak Hukum di Tahun 2022Advokat Sebagai Penegak Hukum atau Hanya Sebagai PembelaTidak Semua Polisi Penegak Hukum, Kenali Batas KewenangannyaTugas dan Wewenang Tiap-Tiap Aparat Penegak Hukum Sebagai pilar penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas aparat penegak hukum serta wewenang aparat penegak hukum tersebut adalah sebagai dan Wewenang KepolisianBerdasarkan UU 2/2002, tugas utama kepolisian adalahmemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;menegakkan hukum; danmemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. FiatJustisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015. ISSN 1978-5186 EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Existence of State Institutions in the Enforcement of Human Rights in Indonesia Muhammad Amin Putra Fakultas Hukum, Universitas Indonesia email: muhammadaminputra@ In the framework of the protection and enforcement of Sementaraitu, lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Dasar Hukum Lembaga Peradilan. Menurut Tim Kemdikbud, 2017, hlm. Lalu dari pihak peradilan akan memproses perkara yang dilimpahkan, dan hakim sebagai lembaga hukum tertinggi di peradilan berhak untuk memutuskan apakah terdakwa yang disangkakan bersalah atau tidaknya atas perkara yang dilaporkan ini. 2. Jaksa. Jaksa merupakan pihak yang bertugas untuk menyampaikan dakwaan dalam proses pengadilan. Dalampembelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal berbagai bentuk lembaga di Indonesia. Mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Untuk menjamin keadilan hukum yang berlaku di Indonesia. Di mana hukum dibuat dan disahkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, maka diperlukan pula lembaga yang memiliki kekuatan hukum sebagai penegak Diharapkan dari adanya lembaga D pengadilan ad hoc. E. Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasan: Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dibentuk Komisi Yudisial. .